Komersialisasi Pendidikan

Sudah lama masyarakat gelisah akan adanya gejala makin tumbuh suburnya praktika komersialisasi di bidang pendidikan. Praktika ini semakin jelas terlihat ketika banyak pihak yang menjadikan lembaga pendidikan sebagai jalan mengais keuntungan finansial. Dimana-mana ditemukan fenomena yang hampir sama: banyak sekolah dan perguruan tinggi menarik iuran tinggi kepada murid atau mahasiswanya. Dengan maksud untuk memperbesar margin keuntungan ekonomi lembaga penyelenggara pendidikan tersebut. Salah satu contohnya ialah, biaya masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) UI khususnya fakultas-fakultas tertentu, bisa mencapai angka di atas Rp 100 juta, sementara setiap semester dapat mencapai Rp 70 juta (http://mapresiden.wordpress.com).
Komersialisasi, mau tak mau, akan menyebabkan penyelenggara lembaga pendidikan menempatkan profit sebagai sasaran utama. Sementara kegiatan belajar mengajar-yang harusnya menjadi ruh dari aktivitas lembaga pendidikan- justru hanya dijadikan sasaran sementara. Perubahan skala prioritas ini, jelas akan sangat mempengaruhi aktivitas lembaga pendidikan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah likuiditas.
Pengkoordiniran aktivitas pendidikan di bawah aspek komersial pada akhirnya melahirkan sistem pendidikan yang sangat dipengaruhi hukum pasar, dimana posisi tawar di dunia pendidikan sangat ditentukan oleh daya beli seseorang. Dengan bahasa yang lebih sederhana, orang-orang yang memiliki banyak uang atau yang berdaya beli tinggilah yang memiliki akses lebh besar untuk menikmati pendidikan. Sementara orang-orang miskin, orang-orang terpinggirkan, dan vulnerable people –yang sejatinya lebih membutuhkan pendidikan- justru tersinggkir. Tingginya biaya pendidikan tersebut tentunya semakin memperkecil akses masuk ke pendidikan tinggi. Dalam situasi semacam inilah, pendidikan dianggap tidak memihak kepada rakyat, namun sebaliknya menjadi alat kapitalis.
Dampak lain dari komersialisasi pendidikan adalah menurunnya mutu pendidikan. Hal ini bisa terjadi, karena dalam praktek pendidikan yang komersialistis, penyelenggara akan lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Keberhasilan pendidikan tidak lagi diukur dari kapasitas intelektual alumni yang dihasilkan, akan tetapi dari berapa jumlah peserta didik yang dapat ditampung. Jumlah yang besar dianggap penting, karena berkaitan langsung dengan peningkatan pendapatan lembaga.
Menjelang diadakannya ujian saringan masuk PTN, semakin melejitnya biaya pendidikan atau dana pengembangan yang dipungut oleh perguruan tinggi (PT) kepada calon mahasiswa yang lulus melalui ujian saringan masuk (USM) tiap-tiap universitas, justru memengaruhi kredibilitas PT itu sendiri jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas. Oleh karena itu, perlu ada penetapan limit oleh pemerintah dengan memitigasi agar biaya operasional untuk peningkatan kualitas tidak dikaitkan dengan biaya kuliah.
Di tengah upaya pemerintah mengupayakan pendidikan yang berkualitas merata dan terjangkau, komersialisasi pendidikan merupakan masalah besar yang harus segera dicarikan jalan keluar pemecahannya. Jika tidak segera diberantas, bukan tak mungkin dalam jangka panjang komersialisasi akan membawa sistem pendidikan Indonesia ke titik nadir.
Terkait dengan upaya tersebut, sudah seharusnya kita menganalisis kembali kebijakan yang ada pada UU BHP, seperti yang kita ketahui sejumlah persoalan dalam UU BHP ada pada Pasal 41 ayat 7 yang mensyaratkan peserta didik, orangtua, atau wali mahasiswa, menanggung sepertiga dari seluruh biaya operasional badan hukum pendidikan. Pasal tersebut dinilai memberatkan mahasiswa dan melegalkan upaya pemerintah dalam menetapkan anggaran seminim mungkin bagi pendidikan tinggi di Tanah Air. Selain itu, kita juga mempersoalkan pasal 46 ayat 1 yang menyatakan BHP wajib menerima dan menjaring 20 persen warga yang berpotensi akademik tinggi namun kurang mampu secara finansial.
Disahkannya UU BHP dinilai bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kelangsungan pendidikan dengan mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan. Alokasi dana akan sia-sia jika pemerintah mengizinkan perguruan tinggi memungut biaya tinggi dari mahasiswanya.
Pendidikan adalah tugas masyarakat dan pemerintah. Ketika praksis pendidikan tidak lagi dominan sebagai kegiatan social tetapi bisnis, hokum dagang “ada rupa ada harga” berkembang subur. Meyelenggarakan lembaga pendidikan serupa dengan lembaga bisnis. Memang dari sana pula lembaga pendidikan swasta berkembang.
Ketika pemerintah juga melakukan praktik yang sama, timbul pertanyaan, negeri dan swasta kok sama? Lembaga universitas negeri ikut juga melakukan beberapa pungutan. Parodi pendidikan hanya menghasilkan air mata memperoleh pembenaran.
Komersialisasi pendidikan yang akarnya bersumber pada kekliruan paradigma tentang pendidikan perlu dibongkar. Perubahan paradima itu menjadi awal memberikan prioritas penanganan masalah pendidikan yang menyeluruh, tidak sepotong-potong, dengan dampak positif di antaranya pada alokasi anggaran.
Anggaran cukup bukan segala-galanya. Ketersediaan anggaran baru memenuhi salah satu sekian persyaratan praksis pendidikan. Namun, ketersediaan anggaran mencerminkan seriusnya perhatian pemerintah pada pendidikan bangsa, keberanian memberikan prioritas, sesuatu yang tidak hanya jadi wacana berkepanjangan.

Lamp Of Life

My lamp of life was dim and dying,
But then the unfalling Saviours
Filled it up anew
With this fresh oil of life.
Now it burns with a steady
And luminous grow.

I have seen the light.
One thing I have known
There is peace and joy
In my green pastures

Love

When I got hold of your hand,
My love,
All my acts have become easier,
Even the winds have changed
Direction in my favour,
And the stars and moon have
Shown me the way,
I walk with you in this
Unknown vale,
With joys and blessings of
Thy love and care.

S. H. M. I. L. Y

See How Much I Love You

Love For Love's Sake

If you wish to love me
Love me for the sake of love
Don’t love me for what I am
Not even for my kind heart’
Rather love me for what I am not.
A lot is lacking, you’ll soon find out.
Why do I lack such traits?
I shall tell you myself
Of my long pats days.

I was loved but dictated
By those ahead of me
Everything I did was marked
By what the wished to see.
It took a long time to assert myself
By the time, the harm was done
And I couldn’t look back
Later on,
I learnt a lesson.
When I settled down
To my own tunes of life
My inner self wished to be on run
Making decisions right or wrong.

Now I look back
And ponder over those days!

I hope I am worthy of your love
Which can be only for love’s sake
If it’s not acceptable to you
Say goodbye and never think of me again.

Reality

I built a kingdom of my own.
As the walls of this kingdom went up,
I felt secure within my home.
I lost touch with reality.
I didn’t wish to change.
I didn’t let the others know
What I had gained.
My own little kingdom was
My confine.

When I moved out
I felt confused,
I felt insecure.
I applied my own self on others.
But I was nowhere.
People had changed
While I was stuck in my own little cage.

I mused over what I missd;
I looked into my little self;
I went back, I broke the walls;
I learnt to live with reality.

I feel happier, I feel relaxed.
I live a varied way of life.
I have shed fears within me.
I know a vast sea of knowledge
Is there to swim.
My mind is led into ever-
Widening thoughts.

Into this heaven of freedom
My Lord,
Help me till the last.
I do not wish to face again,
Those unsafe crumbly walls.

Global Warming?

Indeed, he is not at all convinced that global warming is even a real phenomenon (please refer to this BBC article). He acknowledges that the average global temperature has risen by three tenths of a degree Fahrenheit in the past thirty years. However, he points out that during the previous thirty years, average global temperatures actually declined (the article doesn't say by how much, I presume by some fraction of a degree). He sums up his position doubting the existence of the phenomenon of global warming thusly: "I think there's only one position, and that is the position that the data leads you to". He has looked at the temperature data and he has made his determination. However, I must ask, is this the only parameter that should be considered in evaluating the presence or absence of global warming? In my opinion, the answer to this question is no.

It is a fact that glaciers all over the world have been in retreat for approximately the past 100 years. I have seen numerous examples providing photographic evidence that glaciers have retreated up mountain slopes, in some cases by miles, in the past 100 years. High altitude glaciers that occur on mountain tops in tropical regions, such as Mt. Kilimanjaro in Kenya, are expected to completely disappear within the next several decades. Glaciers in Europe that have been relatively stable in size and thickness for thousands of years have experienced dramatic reductions in size in the past 100 years. You may recall the discovery of the now famous Iceman, a stone age hunter who died high in the Italian Alps about 5000 years ago and was entombed and preserved in ice all those long years, only to be exposed by the recent rapid melting of his frozen grave.

It is not only mountain glaciers that are rapidly diminishing. The ice sheets of Greenland and Antarctica, which hold enough frozen fresh water to dramatically raise global sea levels if it were all to melt (not to the point of the somewhat ridiculous movie Waterworld, but you get the idea), have been showing some definite signs of melting much faster than falling snow can rebuild them. These gigantic ice sheets, some as much as three miles thick, are in constant slow motion. New snow falls in the interior of these huge islands. The weight if this new snow slowly compacts previous layers into ice. As more weight is added, the ice flows slowly outward toward the ocean. In the case of Greenland, the ice near the ocean is simply receding inland, exposing long ago covered rocks and soil. In the case of Antarctica, the glaciers actually extend far out to sea, in some cases, by hundreds of miles. In the past few decades, these floating glaciers have been getting thinner and the outward extent of the sea ice, which varies from winter to summer, as the ocean water freezes and thaws, has been rapidly diminishing. A few years ago, a gigantic ice berg over 100 miles long and 20 miles wide broke off of one of these huge Antarctic ice sheets and is currently drifting near Antarctica, as it slowly melts. Some scientists are very concerned that in the next 50 years or so, all of the floating glaciers surrounding Antarctica will thin to the point of breaking away and melting. The consequences of this potential rise in global sea levels, will be dire to low lying islands and countries like Bangladesh, much of whose land area is near to the current sea level.

There is one other area of great concern. It is the sea ice that covers much of the Arctic Ocean. Satellites have been monitoring the thickness and area of the Arctic sea ice for more that ten years. In that time, the ice has lost a significant percentage (about 20 percent, if I remember correctly) of its thickness. Also, the greatest annual winter extent of the sea ice has been getting smaller every year. Some wildlife biologists who study polar bears are very worried that large numbers of polar bears may eventually die of starvation because their habit of hunting on the pack ice during the winter is becoming increasingly difficult as the area of ice coverage continues to diminish.

Ok, the facts so far are that the global average temperature has increased slightly and the Earth's volume of frozen water has been measurably reduced. Any first year chemistry student should be able to deduce a possible correlation between these two sets of data. It takes heat to melt ice. It is quite possible that the phenomenon of global warming has been masked because the increase in atmospheric heating, caused by the greenhouse effect of carbon dioxide trapping infrared radiation from the sun, is being counterbalanced by the melting of ice.

Now lets consider one additional set of data. Michael Crichton apparently only considers atmospheric temperature data. I think that oceanic temperature data is also very important. The oceans role in regulating the Earth's climate is not entirely understood, however, the existence of vast oceanic currents has been known for at least 200 years. It was Ben Franklin, the noted scientist and American revolutionary thinker, who discovered the Gulf Stream, the giant river of warm water which flows from the tropics up the eastern seaboard of the U.S. and Canada and then across the Atlantic past Iceland and on to England. It is this gigantic conveyor belt of heat that makes life so much more pleasant and tolerable in northwestern Europe. During the 20th century, oceanic scientists discovered that the Pacific Ocean experiences a periodic oscillation of warm water from one side of the ocean to the other, from east to west and then back again. When this large area of warm water returns to the eastern side of the Pacific Ocean, off the coast of Baja California, a phenomenon called El Nino occurs. The presence or absence of El Nino can have dramatic effects on the weather of the entire United States, Mexico, and Central America. In the past twenty years, the period of years between the recurrence of El Nino events has been growing smaller. This strongly suggests that the oscillation of the warm water from one side of the ocean to the other and back again is gaining speed. This would indicate, to a student of physics, that the system is gaining energy. Assuming that the oceans are absorbing heat energy from the atmosphere, it is possible that the oceans, like the ice, could be playing a role in masking the existence of global warming.

There are two potentially disastrous problems associated with the melting of ice, and the increase of oceanic water temperatures, respectively. Lets consider the effect of the melting of fresh water ice from Greenland and the Arctic Ocean first. Scientists who have studied the mechanism that drives the Gulf Stream, have discovered that there are huge columns of water in the North Atlantic in which the salinity (salt content) is much higher than the average oceanic salinity. Water with higher salinity is heavier than water with lower salinity, and thus it sinks. These columns of saline enriched water are continuously regenerated by evaporation from the ocean's surface. The sinking of these columns of "heavier" water is the engine that drives the circular flow of the Gulf Stream around the Northern Hemispheric Atlantic Ocean. The problem with adding large quantities of fresh water from the melting of Greenland's ice sheet and the melting of Arctic ice, is that the North Atlantic will become gradually less saline. There may be a point at which the water will simply stop sinking and the Gulf Stream will stop flowing. Ironically, this could actually be the same mechanism which in the past has been the triggering cause of new ice ages.

The second potential disaster involves a substance called methane hydrate. This is a frozen combination of methane and water that occurs in huge deposits on sea floors all over the world. If a chunk of methane hydrate is brought to the surface and allowed to warm up to air temperature, it will simply melt and evaporate. Or, it can actually be set on fire, burning slowly until all the methane has been consumed. What is important about methane is that it is a very potent greenhouse gas. If huge amounts of methane were suddenly released into the atmosphere, it could cause a very dramatic increase in global atmospheric temperatures. Some oceanic scientists are concerned that if the water temperature of the oceans rise enough, huge amounts of methane hydrate may melt and separate into water and methane. The resultant release of this methane would cause a significant increase in the Earth's average atmospheric temperature.

So, we may be faced with the potential of a new ice age, or perhaps a very uncomfortable increase in temperature, or maybe some bizarre combination of both. Certainly, not all the facts are in and more data needs to be collected before we can make accurate predictions about what will actually occur as a result of the continued increases in atmospheric greenhouse gasses that human beings are producing. However, wouldn't it be far more wise to err on the side of caution and take strong steps to reduce the emission of gases like CO2 into the world's atmosphere, rather than wait and do nothing, as Michael Crichton suggests? I think that we should be proactive and do everything we can as soon as possible. If we do nothing, our descendants may be very very angry with us. What do you think?

Pemerataan Pendidikan Berkualitas

Memasuki usianya yang ke-63 tahun bangsa Indonesia tak kunjung sepi dari masalah multidimensial yang dihadapinya. Lamanya suatu negara yang telah merdeka, tidak memberi jaminan bahwa bangsa itu sudah matang dan dapat mandiri dalam menghadapi tantangan yang tengah terjadi di dalamnya. Hal ini tampak begitu nyata pada bangsa Indonesia khususnya dalam mengahadapi masalah pendidikan.
Berpijak pada konsep hakiki dari pendidikan itu sendiri, pendidikan adalah masalah keinginan untuk membebaskan masyarakat dari kebodohan. Pendidikan merupakan masalah masa depan bangsa itu sendiri. Karena yang akan mengurusi masalah bangsa di masa mendatang adalah mereka yang berasal dari hasil pendidikan sekarang. Bagaimana mereka menjawab tantangan dan persoalan jamannya, tentu sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan mereka sekarang. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya bangsa Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka, dapat mewujudnyatakan pendidikan berkualitas yang tidak hanya dirasakan oleh sebagian warga atau pihak-pihak tertentu saja, tetapi untuk semua warganya?
UU Sisdiknas pasal 5 ayat 1 menyatakan: “ setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Di sinilah pemerintah seharusnya berperan dalam menjamin hak seluruh warga dalam mengakses pendidikan, karena pendidikan bermutu bukan hanya hak sebagaian orang. Dan Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mengamanatkan kepada negara untuk menjamin pendidikan warganya. Bahkan masalah pendanaan pendidikan dasar pun sepenuhnya menjadi kewajiban pemerintah.
Indikatornya
Tanpa muluk-muluk bermimpi memperoleh memperoleh pendidikan yang bermutu, kenyataannya masih ada sejumlah penduduk yang bahkan belum pernah merasakan pendidikan. Pada tahun ajaran 2005/2006 tercatat Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat sekolah dasar belum mencapai 100 persen (94 persen). Demikian juga APM di jenjang pebndidikan dasar selanjutnya atau di tingkat sekolah menengah pertama baru sekitar 62 persen.
Selain APM, masih adanya penduduk buta aksara di tanah Air yang menunjukkan akses pendidikan belum merata. Pada tahun 2005 masih ada 9,5 persen penduduk laki dan perempuan yang berstatus buta aksara. Tahun 2006 persentasenya menjadi 8,07 persen dari total penduduk. APM dan angka buta aksara adalah indikator yang cukup berperan dalam melihat ketersediaan akses pendidikan.
Jika buta aksara bisa ditiadakan dan pencapaian APM sudah 100 persen langkah awal mewujudkan pendidikan untuk semua bisa dikatakan tercapai.
Akan tetapi, langkah masih panjang. Pemerataan pendidikan berkualitas masih digayuti halangan. Kesenjangan status sekolah antara penduduk di pedesaan dan perkotaan adalah salah satu indikasi tidak meratanya akses pendidikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2004, dari seluruh penduduk Indonesia yang tinggal di pedasaan sekitar 11 persen penduduknya, tidak atau belum pernah sekolah. Sementara penduduk di perkotaan “hanya” 4,5 persen yang tidak atau belum pernah sekolah. Dari angka itu, bisa dikatakan terjadi kesenjangan yang cukup signifikan antara jumlah penduduk terdidik di kota dan desa.
Pendidikan Berkualitas
Pendidikan berkualitas memang tidak dapat terlepas dari faktor-faktor yang mendukungnya. Salah satunya adalah kualitas guru. Hal ini tak urung dari pandangan masyarakat secara umum yang menganggap syarat-syarat pendidikan berkualitas adalah apabila gurunya juga berkualitas. Selain kualitas guru, untuk menghasilkan pendidikan bermutu tinggi pasti butuh ongkos yang tidak murah. Faktor mahalnya biaya untuk mencapai pendidikan yang berkualitas disebabkan kebutuhan akan komponen-komponen pembelajaran yang tentu harus berkualitas juga.
Dengan mahalnya biaya pendidikan menyebabkan para orangtua gamang akan kondisi pendidikan saat ini. Keresahan orangtua terhadap beban biaya pendidikan akan sangat sulit apabila disandingkan dengan keinginan untuk memperoleh kualitas pendidikan tarbaik bagi anak-anak mereka.
Karena seperti yang dikatakan, pendidikan berkualitas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, dengan adanya berbagai keluhan tentang biaya pendidikan, dikhawatirkan bibit-bibit keresahan itu suatu saat akan menjadi bom waktu melonjaknya angka putus sekolah di Indonesia.
Peran Pemerintah
Pendidikan berkualitas akan dapat dirasakan oleh semua warga, jika saja pemerintah benar-benar menjalankan program wajib nelajar pendidikan dasar (SD-SMP) bagi seluruh warganya. Wajib belajar di sini artinya, seluruh warga negara tanpa terkecuali, yang berada pada usia pendidikan dasar, harus mengikuti pendidikan yang diselenggarakan pemerintah.
Bahkan bila komitmen pemerintah dalam mengalokasikan dana pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sungguh-sungguh dilakukan, tak mustahil program ini akan dapat dijalankan. Karena pendidikan berkualitas seharusnya memang merata dinikmati masyarakat, tanpa terkecuali.
Dalam jangka panjang pendidikan berkualita ini akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas pula. Dan merekalah orang-orang yang akan menjadi penerus perjuangan bangsa yang siap mengadapi setiap tantangan yang melanda bangsa Indonesia. Sehingga di tahun-tahun mendatang makna kemerdekaan lebih dapat dirasakan oleh semua warga, khususnya merdeka dalam mendapatkan pendidikan berkualitas.